Menjelang momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Saeful Bachri, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia menilai, setiap memasuki periode Nataru, lonjakan harga sejumlah komoditas kerap berulang dan berisiko menurunkan daya beli masyarakat.
Menurut Saeful, kondisi tersebut menuntut kehadiran negara melalui langkah-langkah kebijakan yang konkret, khususnya saat terjadi kenaikan harga signifikan maupun tekanan inflasi di daerah.
“Pemerintah provinsi harus menyiapkan program-program nyata, seperti Gerakan Pangan Murah atau inisiatif serupa yang selama ini sudah berjalan,” ujarnya saat diwawancarai Tribun Jabar, Jumat (19/12/2025).
Ia menjelaskan, program berbasis subsidi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Skema ini dinilai cukup efektif untuk meredam laju kenaikan harga, meskipun dampaknya belum tentu dirasakan secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Saeful menegaskan bahwa esensi dari program tersebut adalah memastikan kehadiran negara ketika masyarakat dihadapkan pada lonjakan harga. “Saat di suatu wilayah terjadi kenaikan harga yang memicu inflasi, negara wajib hadir dan melakukan intervensi,” tegasnya.
Ia menambahkan, intervensi melalui program seperti Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga harga kebutuhan pokok dapat ditekan dan tetap terjangkau bagi warga.
