RANCAEKEK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Saeful Bachri, S.H., M.A.P., mengusulkan agar perencanaan kebutuhan sekolah tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Barat ke depan didasarkan pada jumlah penduduk di setiap wilayah. Usulan tersebut disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikan Saeful Bachri saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang digelar di Kampung Depok, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, pelaksanaan SPMB 2026 menunjukkan bahwa masih banyak calon peserta didik yang kesulitan memperoleh bangku di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan di masa mendatang.
“Ke depan, kebutuhan sekolah SMA dan SMK negeri harus dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan pertumbuhan usia sekolah di setiap daerah. Dengan demikian, ketersediaan sekolah dapat lebih seimbang dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Saeful Bachri.
Ia menilai, penambahan unit sekolah baru maupun ruang kelas baru perlu diprioritaskan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi agar seluruh lulusan SMP memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri.
Melalui usulan tersebut, Saeful Bachri berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menjadikan data kependudukan sebagai salah satu dasar utama dalam perencanaan pembangunan sarana pendidikan, sehingga persoalan keterbatasan daya tampung yang kerap terjadi setiap pelaksanaan SPMB dapat diminimalkan.***
